Samarinda, Kaltimku.id — Ketergantungan Kalimantan Timur terhadap sektor ekstraktif dinilai tidak bisa terus dipertahankan jika daerah ingin memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berjangka panjang. Di tengah dinamika tersebut, DPRD Kaltim melihat perlunya pergeseran orientasi pembangunan ekonomi menuju sektor yang lebih berkelanjutan dan dekat dengan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai perkebunan non-sawit menjadi salah satu opsi realistis untuk memperluas sumber pendapatan daerah. Ia menyebut komoditas seperti kopi dan kakao memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama karena dapat melibatkan masyarakat secara langsung di tingkat akar rumput.
“Sektor seperti cokelat dan kopi kini menjadi perhatian karena dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan,” ujarnya di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Berbeda dengan sektor tambang yang pengelolaannya banyak ditentukan pemerintah pusat, perkebunan dinilai memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk mengatur arah kebijakan dan manfaat ekonominya. Husni menilai, jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat menciptakan rantai ekonomi baru yang tidak hanya bertumpu pada produksi bahan mentah.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pengembangan komoditas non-sawit sangat bergantung pada keberanian pemerintah daerah mendorong hilirisasi. Tanpa pengolahan lanjutan, nilai tambah justru akan dinikmati pihak lain di luar daerah.
Menurut Husni, kondisi fiskal Kaltim saat ini menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan menyimpan banyak risiko. Karena itu, diversifikasi ekonomi harus mulai dijalankan secara konsisten dan terarah.
Ia menyebut pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota telah menyepakati pentingnya mengembangkan sektor yang lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Perkebunan non-sawit dinilai memenuhi dua kriteria tersebut.
“Komoditas perkebunan non-sawit menjadi bagian penting dari rencana tersebut, karena pengembangannya relatif mudah dilakukan sepanjang ada pendampingan dan pasar yang jelas,” tambahnya.
Komisi II DPRD Kaltim pun mendorong agar langkah tersebut diikuti dengan penguatan riset, pembinaan petani, serta kemudahan akses pembiayaan. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, sektor kopi dan kakao diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan alternatif yang lebih stabil.
Husni berharap perubahan arah pembangunan ini dapat memperkaya struktur ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor energi dan tambang.
“Tetapi juga tumbuh dari usaha perkebunan yang lebih berkelanjutan dan terbarukan,” tandas Husni. (Adv/DprdKaltim)
