Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Tegas, tanpa tawar menawar. Sikap itu yang dilontarkan 31 Organisasi Masyarakat (Ormas) Kalimantan Bersatu di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), menolak kehadiran Ormas Pemuda Batak Bersatu (PBB).
PBB yang telah mendeklarasikan kehadiran mereka di Kota Balikpapan, beberapa waktu lalu, memantik protes tegas Ormas Kedaerahan Kalimantan Bersatu yang meluruk ke Gedung DPRD Kota Balikpapan di kawasan Jln Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Senin (18/10/2021).
Kehadiran mereka (Ormas Kalimantan) yang menuakan Andin Syamsir selaku Ketua Laskar Pangeran Antasari Kota Balikpapan, meminta ketegasan pihak dewan, agar juga mendukung penolakan yang mereka inginkan. Tanpa tawar menawar.
“Elemen masyarakat suku asli Kalimantan, terdiri dari Suku Paser, Kutai, Dayak, Banjar Tidung dan Melayu menyatakan sikap menolak setiap pembentukan Ormas Kedaerahan di luar suku asli Kalimantan,” kata Andin Syamsir.
Ketegasan itu disampaikan Andin Syamsir di hadapan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari, anggota DPRD H Johny NG, Sri Hana, Mieke Henny, Kasat Serse Polresta Balikpapan dan Kesbang Linmas di ruang Rapat Paripurna Dewan Kota Balikpapan.
Andin Syamsir bersama 30 Ketua Lembaga Adat dan Ormas Kalimantan meminta secara tegas dan khusus menolak kehadiran Ormas PBB di Kota Balikpapan dan Kalimantan.
“Sebab, di Kota Balikpapan sudah ada seluruh Paguyuban Suku Nusantara. Jadi, tak harus ada Ormas Kedaerahan lain selain dari suku asli Kalimantan,” kata Andin lagi. Sementara di depan Gedung Dewan, ratusan anggota Ormas Kalimantan tampak tertib menunggu hasil dari pertemuan para Ketua Ormas dan yang mewakili pihak dewan.
Kehadiran Ormas PBB, sebut Andin, akan menimbulkan SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan) yang bisa membuat kondusifitas Kota Balikpapan terusik.
Andin dan teman-temannya meminta ketegasan, Ormas PBB tak boleh hadir apalagi melakukan aktivitas di Kota Minyak ini. “Suku mana saja boleh hadir di Kota Balikpapan. Tapi tak harus mendirikan Ormas Kedaerahannya, kecuali bagi suku asli Kalimantan,” imbuh mantan tentara yang pernah hadir di Timor Timur (Tim-tim) itu.
Subari selaku Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan bersama anggota DPRD, di antaranya Sri Hana, Mieke Henny, Johny Ng dan lainnya memenuhi keinginan Ormas Kalimantan Bersatu untuk menyatakan dengan tegas jika Ormas PBB tak boleh hadir dan melakukan aktivitas di Kota Balikpapan.
“Iya, kami selaku wakil rakyat Kota Balikpapan akan menandatangani penolakan kehadiran Ormas PBB,” tegas Subari, politikus PKS itu, yang diamini rekan sejawatnya.
Penolakan Ormas PBB juga dilakukan oleh Ormas Kalimantan Bersatu di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Samarinda.*
