Kaltimku.id, BALIKPAPAN — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Subari memimpin Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang 1 Tahun 2022 dengan agenda penyampaian penjelasan Walikota Balikpapan tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota terhadap realisasi APBD tahun 2021, Selasa, 12 April 2022.
Rapat Paripurna yang dihadiri Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud dengan Video Conferance, anggota DPRD Kota Balikpapan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Balikpapan, digelar di ruang rapat gabungan gedung DPRD Kota Balikpapan ini dilaksanakan secara Virtual guna mendukung upaya Pemerintah terhadap pencegahan penyebaran Covid-19 yang belum juga berakhir.
Usai memimpin Rapat, Subari menyampaikan bahwa paripurna ini digelar untuk mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota terhadap realisasi APBD tahun 2021.
“Mengkritisi dan menelaah semua apa yang disampaikan dalam program kerja tahun 2021, lalu akan diawasi di lapangan. Setelah penyampaian ini akan ada lanjutan paripurna yakni pandangan fraksi. Di situ nanti fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangannya,” ujar Subari kepada awak media.
Terkait penyerapan saat ini, kata Subari, rata-rata hampir mencapai 80-90 persen dan untuk anggaran juga sudah cukup. Sebagai kota penyangga Ibukota Negara (IKN) nantinya, maka pemerintah wajib segera berbenah untuk melakukan persiapan mulai dari infrastruktur, pendidikan, sosial dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi warga Kota Balikpapan.
Subari juga menyebutkan, meski Kota Balikpapan masih bergelut pada persoalan klasik seperti banjir yang menjadi pekerjaan rumah (PR) paling utama untuk diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot).
“Karena memang ada sekitar 40 persen titik banjir yang belum bisa dikendalikan. Sebenarnya pemkot sudah membuat berbagai perencanaan sebagai antisipasi banjir. Namun hal itu juga berhadapan dengan kendala pembebasan lahan,” ungkapnya.
Masalah klasik lain selain persoalan banjir, pihaknya juga masih menanti solusi dari walikota Balikpapan terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Salah satu rencana yang disampaikan Walikota Balikpapan terkait pemberian subsidi bagi siswa asal Balikpapan yang masuk sekolah swasta.
“Ini masalah klasik juga di Balikpapan. Kita kekurangan ruang kelas tapi di sisi lain kita juga harus menyesuaikan ketersediaan anggaran untuk membangun sekolah. Wacana subsidi siswa di sekolah swasta tahun depan kami pikir cukup bagus,” tuntas politikus PKS tersebut.*
