Kaltimku.id, BALIKPAPAN — Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kaltim) beranjangsana dengan DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (25/1/2022).
Kunjungan wakil rakyat itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang program kerja badan musyawarah (Banmus) sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Kota Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali memimpin rombongan yang diikuti oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus). “Kami memilih Kota Balikpapan, karena perencanaan kerja di Banmusnya tergolong sudah maju,” ujar Matnor Ali kepada awak media.
Dirinya mengatakan banyak yang bisa diambil dalam kunjungan mereka tersebut. “Informasi yang kami dapat ini akan menjadi bahan perencanaan, karena Banmus ini adalah salah satu pengambil kebijakan di unsur pimpinan,” ucapnya lagi dengan logat Banjar yang cukup kental.
Banmus, ungkap Matnor Ali, memiliki peran strategis dalam menyikapi kebijakan dari pihak eksekutif, di mana para anggota dewan yang tergabung dalam Banmus bertugas memberikan rekomendasi dukungan atau kritikan terhadap pemerintah setempat karena kedua lembaga ini merupakan mitra dengan kedudukan yang setara sebagai penyelenggara negara.
“Alhamdulillah, banyak yang kami petik dari kunjungan kami ini, seperti tentang peraturan daerah. Cara menyikapi kebijakan pemerintah daerah, dan termasuk cara sinkronisasi antara pihak legislatif dan eksekutif. Nanti masukan Banmus ini yang jadi bahan pimpinan mengambil keputusan,” tegasnya.
Matnor Ali tak sungkan mengakui jika Kota Balikpapan sudah menjadi salah satu kota tujuan utama dalam kunjungan kerja, baik itu dari DPRD maupun Pemerintah Kota Banjarmasin. Apalagi Kota Balikpapan sudah banyak memperoleh berbagai macam penghargaan. Secara geografis juga mudah dikunjungi karena sama-sama berada di Pulau Kalimantan.
Bahkan Matnor Ali mengulang jika kunjungannya bersama rombongan begitu banyak yang mereka dapat gali di Kota Balikpapan. “Jadi setiap kunjungan itu beda-beda judulnya. Tak kalah pentingnya adalah penyusunan program dan kinerja wakil rakyat yang harus lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan,” pungkas dia.*
