Kaltimku.id, BALIKPAPAN — Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Norhayati Usman menghadiri Rapat Kerja (Raker) Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim bersama Bupati/Walikota se-Kaltim dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu.
Raker tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang didampingi oleh Asisten Perekomonian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmat dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Syirajudin serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kaltim.
Dari pihak kepala daerah, hadir Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makrmur Marbun, Wakil Bupati Mahakam Hulu Yohanes Avun, dan beberapa asisten yang mewakili bupati/walikota lainnya.
Raker ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kaltim.
Pada raker, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengingatkan kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di provinsi tersebut untuk menjaga netralitas pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
“Hati-hati menggunakan media sosial, hati-hati dengan jari jemarinya ketika menulis komen atau memosting hal-hal terkait politik,” ujar Akmal.
Menurutnya, netralitas kepala daerah dan ASN pada pemilu merupakan bagian dari upaya membangun demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik di Indonesia.
Akmal juga mengajak para ASN untuk tetap fokus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi yang diembannya, serta tidak ikut-ikutan dalam framing tertentu.
“Ibaratnya kita tidak bisa melarang burung terbang di langit. Yang perlu kita hindari jangan sampai mereka buang kotoran di atas kepala kita,” tuturnya.
Selain itu, Akmal meminta daerah untuk berlari kencang membangun dan mengejar kemajuan. Ia mengibaratkan pemerintah pusat sebagai voorider, yang harus diikuti oleh daerah dengan kecepatan lebih tinggi.
“Karena kalau lari sama-sama 80 km kita akan ketinggalan. Begitu juga pembangunan, kita harus pacu mengejar ketertinggalan,” imbuhnya.
Pada rapat kerja tersebut, sejumlah isu yang dibahas antara lain terkait evaluasi pada urusan wajib di kabupaten/kota, seperti penyelenggaraan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum hingga penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Akmal mengatakan berbagai kendala dan capaian harus disampaikan ke publik, sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita gunakan uang publik untuk kepentingan publik dan tentu harus kita pertanggungjawabkan ke publik juga,” tandasnya.(***)
