Samarinda, Kaltimku.id – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menyampaikan kritik tajam terhadap program Sentra Pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh membebani anggaran daerah yang juga tengah menghadapi tekanan efisiensi.
Dalam pernyataannya, Sani menegaskan bahwa dirinya mendukung program pemerintah pusat, termasuk dalam hal ketahanan pangan. Namun, ia mengingatkan agar setiap kebijakan yang diterapkan tidak serta-merta dialihkan ke daerah tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing.
“Saya mendukung semua program pusat, termasuk sentra pangan. Tapi ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, jangan sampai program ini justru membebani keuangan daerah. Karena anggaran daerah sendiri sudah mengalami efisiensi,” ujarnya.
Sani menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat tidak hanya berdampak pada APBN, tetapi juga memengaruhi APBD di tingkat daerah. Hal ini membuat banyak daerah kesulitan menjalankan program-program pembangunan karena keterbatasan dana.
“Bukan hanya APBN yang terdampak, tapi APBD juga. Kita tahu setiap daerah punya karakteristik dan tantangan berbeda, jadi kalau semua program pusat harus didanai daerah, ini jelas memberatkan,” tegasnya.
Menurut Sani, kebijakan efisiensi ini harus disertai dengan transparansi serta kejelasan alokasi dana yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat.
“Saya ingin tahu, dana efisiensi yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk apa? Misalnya 600 triliun yang disebut-sebut, itu dialokasikan ke mana? Jangan sampai daerah yang harus berhemat, sementara pemanfaatannya tidak jelas,” ungkapnya.
Selain menyoroti kebijakan sentra pangan, Sani juga menyinggung ketidakadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam di Kalimantan Timur. Ia menilai bahwa daerah penghasil seperti Kaltim seharusnya mendapat porsi anggaran yang lebih besar agar bisa membiayai kebutuhannya sendiri.
“Dari dulu saya sudah sering menyuarakan ini. Kaltim adalah penghasil sumber daya alam yang besar, tapi pembagian keuangannya lebih banyak ke pusat daripada ke daerah. Ini yang membuat anggaran kita selalu terbatas,” jelasnya.
Menurutnya, jika pembagian anggaran lebih adil, pemerintah daerah bisa lebih leluasa dalam menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Seharusnya ada pembagian yang lebih manusiawi antara pusat dan daerah. Kalau APBD kita lebih lega, otomatis pembangunan di daerah juga akan lebih lancar,” tambahnya.
Meski bersikap kritis, Sani menegaskan bahwa dirinya tidak menolak program efisiensi maupun program sentra pangan. Namun, ia menetapkan tiga syarat utama agar program tersebut bisa diterima dan didukung oleh daerah yaitu tidak memberatkan daerah, transparansi anggaran dan manfaat yang nyata.
“Jika ketiga hal ini terpenuhi, saya sepenuhnya mendukung. Tapi kalau hanya jadi beban tambahan bagi daerah tanpa solusi, tentu kami harus bersuara,” pungkasnya.***
