Kaltimku.id, PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) diproyeksikan sebagai salah satu daerah penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Potensi menjadi daerah penyuplai bahan pangan didukung adanya lahan pertanian yang cukup luas.
Sebagai wilayah terdekat dengan IKN, PPU dinilai mampu berkontribusi langsung dan menjadi penggerak ekonomi di sektor penghasilan pangan bagi IKN Nusantara.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Yadi Sofyan Noor saat berkunjung ke PPU, Selasa (1/3/2022). Sofyan mengatakan sebagai daerah penyangga pangan IKN, wilayah PPU sangat mendukung dibangun serta dikembangkannya holtikultura estate.
“Ini momentum sektor pertanian dan pangan untuk IKN Nusantara, lihat peluang, manfaatkan lahan yang ada. Ke depan kebutuhan pangan untuk IKN bisa dipenuhi dari sini,” kata Sofyan dihadapan Plt Bupati PPU, Hamdam dan sejumlah anggota KTNA PPU.
Holtikultura estate terintegrasi, tidak hanya sektor pertanian dengan hasil produksi seperti buah dan sayur, tetapi juga hasil tambak. Keberadaan holtikultura estate juga akan membantu pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan pangan. Sehingga kedepan tidak lagi harus bergantung suplai dari daerah luar. Bahkan, dengan potensi pengembangannya, PPU bakal mampu menjadi penyuplai produk hasil pertanian dan perikanan ke wilayah IKN.
“Holtikultura estate ini menjadi wajah baru sektor pertanian dan pangan. Kita harus yakin dan bisa mengelola hasil pertanian ini karena jika ini terbangun, maka PPU akan menjadi sektor penyangga pangan untuk IKN Nusantara,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Bupati PPU berharap para para petani dan dan nelayan jeli dalam melihat peluang adanya IKN. Mengingat, potensi yang dimiliki para nelayan menjadikan PPU sebagai penyangga pangan ibu kota sangat besar.
“Potensi besar yang kita miliki sebagai penyuplai kebutuhan pangan untuk kawasan IKN. Jangan sampai kita hanya jadi penonton atau terasingkan di rumah sendiri. Kita harus optimalkan lahan pertanian yang ada, termasuk lahan empang serta sektor-sektor lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, Hamdam mengakui peningkatan sektor pertanian dan perikanan belum didukung anggaran memadai. Minimnya anggaran jadi kendala program pengembangan hasil produksi petani. Pemerintah daerah terus berupaya dengan meminta dukungan pemerintah pusat melalui alokasi APBN dalam pengembangan sektor pertanian, pangan, dan sarana pendukung SDM.*
Editor: Hary BS
