Kaltimku.id, BALIKPAPAN — Tapal batas antar kecamatan yang kadang menimbulkan sengketa antara warga. Sebab itu, Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah setempat memastikan tapal batas dengan lebih jelas. Karena, mereka memiliki surat kepemilikan lahan yang sah secara hukum negara.
Kejelasan tapal batas merupakan kewajiban pemerintah, sebut anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Simon Sulean, mengingat cukup banyak sengketa lahan terjadi karena belum ada kejelasan peta tapal batas dari pemerintah setempat. Seperti yang terjadi pada pembebasan lahan tol Balikpapan – Samarinda di seksi V, Manggar, Balikpapan Timur.
“Sebenarnya bicara tapal batas itu sangat menentukan. Tentu pemerintah wajib memperjelas batas wilayah dan tata ruangnya, karena hal itu juga mempermudah warga mengurus kepemilikan lahannya,” ujar Simon kepada pers, Rabu (10/11/2021).
Dengan kejelasan tapal batas, beber Simon Sulean, justru akan mempercepat penyelesaian sengketa lahan yang tumpang tindih, dan masalah ini tidak berlarut-larut atau segera tuntas. Apalagi kerap terjadi kasus sengketa lahan, meski warga sudah memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Balikpapan.
“Hak-hak warga bisa dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, itu yang menjadi harapan kami. Kami sebagai wakil rakyat tentu mendukung pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memiliki tanah yang jelas suratnya.”
Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), itu berharap sengketa lahan yang sering terjadi di Kota Balikpapan bisa segera tuntas. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan rakyat harus membantu warga dari berbagai persoalan. Termasuk pada lahan di seksi 5 jalan Tol Balikpapan – Samarinda yang belum tuntas. Meski dana pembebasan lahan sekitar Rp 12 miliar sudah dititipkan ke pengadilan.
“Iya, kami sebagai wakil rakyat, minta pemerintah bisa segera menuntaskan masalah yang masih ada di jalan tol seksi lima,” imbuhnya, menegaskan.*
Wartawan: Ariel S
