Kaltimku.id, PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) bakal berupaya mendapatkan dana tambahan dari pusat. Upaya tersebut guna mendongkrak pendapatan daerah di tahun 2022. Seperti diketahui, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten PPU tahun 2022 disahkan sebesar Rp 1,171 triliun. Nilai tersebut, turun sekira Rp 600 miliar.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Muliadi mengatakan besaran APBD tahun depan hanya mampu untuk menutupi belanja rutin, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan pembayaran utang. Sementara daerah masih membutuhkan dana untuk kegiatan peningkatan infrastruktur.
“Kita akan berupaya keras untuk bisa mendapatkan dana tambahan dari pusat. Supaya bisa mendapatkan itu, kita akan kesana (pusat),” kata Muliadi, Senin (20/12/2021).
Dijelaskan Muliadi, APBD tahun 2021 akibat mengalami pemotongan sebesar 35 persen dan 8 persen. Selain itu, beban utang yang tinggi akibat adanya refocusing dan pengurangan anggaran untuk Covid-19, mempengaruhi stabilitas keuangan daerah.
Di tahun 2020, utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga sebesar Rp 34 miliar. Sedangkan di tahun 2021 ini, beban utang bertambah sebesar Rp 256 miliar dengan sebagian besar berada pada proyek fisik. Sehingga defisit anggaran pemerintah daerah tahun ini sekira Rp 600 miliar.
“APBD kita tahun ini mengalami kontraksi yang luar biasa. Adanya pemotongan dan refocusing untuk penanganan Covid-19 menjadi penyebabnya,” terang Muliadi.
Atas minimnya nilai APBD tahun 2022, untuk sementara pemerintah daerah meniadakan kegiatan fisik di luar anggaran earmark atau anggaran yang sudah jelas peruntukannya, seperti dana alokasi khusus (DAK) ataupun bantuan keuangan (Bankeu). Kecuali ada koreksi anggaran dari pemerintah pusat.
Pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru menjadi salah satu alasan pemerintah daerah bakal ‘ngluruk’ ke pusat. Diperkirakan, kebutuhan anggaran untuk peningkatan infrastruktur di tahun depan mencapai Rp 300-400 miliar.
“Pembangunan besar-besaran kan terfokus di wilayah IKN. Sebagai wilayah IKN, kita tidak ingin ada disparitas antara Sepaku dan Penajam. Barangkali ada dana kurang salur DBH sehingga APBD kita terkoreksi. insyaAllah awal tahun depan kita datang ke pusat,” tandasnya.*
Editor: Hary T BS