Kaltimku.id PPU – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berniat melakukan riset di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) memang memantik minat banyak pihak sejak ditetapkan sebagai IKN baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketertarikan LIPI melakukan riset disambut baik oleh Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud atau yang akrab disapa AGM. Pembahasan mengenai rencana LIPI mengembangkan riset di kawasan IKN bersama Bupati, telah dilakukan di Hotel Novotel Balikpapan, Kaltim.
Orang nomor satu di PPU tersebut menyatakan pemerintah daerah menyambut baik dan memberikan keleluasaan kepada para Tim Peneliti, termasuk dari LIPI yang akan melakukan kajian terkait Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam rangka penguatan peran komunitas lokal.
“Apa yang menjadi rencana LIPI, tentu akan sangat membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka persiapan pembangunan kawasan Ibukota Negara Baru,” terang Bupati muda ini.
Kajian LIPI terkait tata kelola sumber daya alam, menurut AGM sejalan dengan pemerintah daerah. Di mana, pihaknya juga telah melaksanakan program-program dalam rangka penguatan sumber daya manusia (SDM) yang ada di setiap desa maupun kelurahan di wilayah PPU, melalui Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (ProP2KPM).
“Prop2kpm sendiri bertujuan menjadikan desa-desa atau kelurahan di Kabupaten PPU menjadi desa yang mandiri. Dan ini tentu sejalan dengan program pemerintah pusat dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kaitannya dengan persiapan pembangunan IKN,” jelas AGM.
Ketua Tim Rombongan dari LIPI, Ali Yansyah Abdurrahim mengatakan, tujuan dari Tim Peneliti LIPI ini adalah untuk melakukan Prioritas Riset Nasional (PRN) yang berjudul Tata Kelola Sumber Daya Alam untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Rencananya, penelitian akan dilakukan selama lima tahun ini (2020-2024) ditujukan untuk menyusun strategi atau model penguatan peran komunitas dalam pengelolaan ekosistem secara kolaboratif dan partisipatif untuk membantu pencapaian SDGs di wilayah calon Ibu Kota Negara baru.
“Selain menghasilkan strategi atau model tersebut, dengan kolaborasi yang baik dengan Bupati dan jajaran Pemerintahan Kabupaten PPU ditambah dengan pelibatan komunitas lokal serta stakeholders yang lain, termasuk pihak swasta dan NGO, tentunya penelitian ini akan menghasilkan policy brief tahunan yang dapat memberi masukan kebijakan kepada Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kabupaten PPU dalam menyiapkan pembangunan Kawasan IKN yang baru,” ungkap Ali.
Dijelaskannya, nantinya proses penelitian menggunakan pendekatan ekosistem yang meliputi social-ekologi. Hal itu, guna melihat berbagai persoalan dan potensi di tiga sub-ekosistem, yaitu hutan, terestrial terbangun (desa-kota), dan pesisir secara integratif dan holistik.
“Artinya, apa yang terjadi di ketiga sub-ekosistem tersebut akan saling berkelindan, termasuk keterkaitan antara aspek sosial dan aspek ekologi-nya”, tutup dia.*(adv)
