Ardiansyah: Kota Balikpapan Harus Punya Bank Data yang Valid, Jangan Tergantung Pusat

Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Bantuan Sosial (Bansos) diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) kepada sebanyak 48 ribu Kepala Keluarga (KK), masing-masing menerima senilai Rp 300 ribu. Warga yang mendapat adalah yang tercatat di Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu, seperti Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan untuk PKL (Pedagang Kaki Lima) dan UMKM ke Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, sementara pengemudi taksi bandara ke Dinas Perhubungan.

Menanggapi bansos tersebut, DPRD Kota Balikpapan berharap warga penerima bansos yang telah ditetapkan bagi sasaran PPKM benar-benar tepat sasaran dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Bacaan Lainnya

Pada tahun ini, kata Ardiansyah, Pemkot Balikpapan telah mengalokasikan anggaran hingga 15 miliar rupiah bagi 50 ribu KK Covid-19, dengan besaran masing-masing Rp 300 ribu.

“Kami dari Komisi IV, sampai dengan hari ini kita buta masalah data. Sedangkan data dari pusat dengan daerah itu nggak pernah sinkron, pernah bertanya ke Dinsos Balikpapan. Artinya mereka update terus datanya, tapi pada saat nanti pusat mengolah dengan data itu pasti nanti data lama juga yang dikirimkan,” kata Ardiansyah, anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan kepada awak media, Senin (2/8/2021).

Beberapa kali pertemuan dengan Dinsos, lanjutnya, bahkan sampai di Kementerian Sosial, agar kalau ada bantuan-bantuan, tidak salah sasaran. “Jadi dari komisi IV, bagaimana pusat ini harus membenahi data yang valid dengan data kota. Kami agak sedikit menekankan mau sampai kapan terus tergantung sama Pusat, tidak bisakah kita punya bank data sendiri yang valid,” imbuhnya.

Dinsos, tambah Ardiansyah, harus ikut pusat, apalagi yang memberikan bantuan dari pusat. Maka, berdasarkan data di pusat dan di sini sudah divalidasi data dikirim ke pusat pada saat keluar itu-itu lagi datanya, data lama juga dipakai.

Ardiansyah juga mengimbau, agar masing-masing OPD melakukan pendataan secara selektif dalam menyusun daftar penerima bansos dengan melibatkan, di antaranya Kelurahan dan RT, sehingga warga yang dimasukkan dalam daftar penerima benar-benar layak menerima bansos

“Jangan sampai salah sasaran yang seperti banyak kejadian, orang yang tidak mampu malah tidak dapat, tapi yang mampu dapat, ini akan menimbulkan kesenjangan di lapangan,” pungkasnya.*

Wartawan: Ariel S

Pos terkait