Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan memastikan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang sudah berlangsung selama sepekan berjalan lancar dan tanpa kendala.
Namun, masih ada para orang tua murid yang belum mengizinkan anak mereka untuk mengikuti PTM, lantaran masih khawatir dengan pandemi Corona yang belum berakhir.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Haji Kamaruddin mendukung agar pelaksanaan PTM terbatas terus dilanjutkan.
“Saya melihatnya selama sepekan ini berjalan dengan baik, tentu saja ini sangat bagus dan tentu saja pelaksanaan PTM ini harus terus dilanjutkan,” ucap Politikus NasDem yang karib disapa Haji Aco.
Melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (20/10/2021), Haji Aco mengingatkan meskipun pelaksanaan PTM yang berjalan dengan lancar, tentunya penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) tidak boleh kendor dan meminta agar sekolah menutup akses orang dari luar untuk berinteraksi dengan para murid.
“Kalau bisa sekolah menutup akses murid untuk berinteraksi dengan orang lain, selain orang tua dan kalau kantin sekolah buka, harus dilakukan penataan terlebih dahulu agar tetap prokes,” imbuhnya.
Disinggung mengenai masih banyaknya orang tua murid yang belum mengizinkan anaknya mengikuti PTM, Haji Aco mengatakan jika menyakinkan para orang tua murid merupakan tugas dari pihak sekolah, sehingga orang tua murid yakin jika pelaksanaan PTM aman bagi anak mereka.
Pasalnya, mengikuti PTM di sekolah lebih baik dari pada mengikuti pembelajaran melalui online/daring. Dengan hanya mengikuti online/daring bisa menurunkan minat untuk belajar murid, bahkan pengawasan pembelajar online tidak sebaik dengan pengawasan saat mengikuti PTM.
“Ya…, itu tugasnya sekolah untuk meyakinkan orang tua murid agar anak didiknya bisa mengikuti PTM,” ucapnya.
Sekolah, lanjutnya, harus bisa meyakinkan orang tua murid jika pelaksanaan PTM aman dan sudah sesuai dengan Prokes yang ditentukan pemerintah.*
Wartawan: Ariel S