Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Tujuh sektor dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) bersama dengan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, serta UPT Pemeliharaan Jalanan dan Jembatan, terkait pengelolaan Aset milik negara, di ruang Komisi III, Selasa (27/4/2021).
Ke tujuh sektor yang dibaha dengan UPT Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, yakni Stadion Batakan (Persiba) gedung Islamic Center, Dome, Tenis Squash, Discapil dan Dispenda, dan Gedung Kesenian.
Usai RDP Ketua Komisi III Alwi Al Qadri SP menuturkan adanya kejanggalan terkait bengkaknya segi biaya anggaran di hampir semua sektor pemiliharaan aset gedung milik daerah.
“Untuk Stadion Batakan saja, anggaran listriknya tiap bulan mencapai 114 juta rupiah. Itu memakai APBD, padahal selama wabah pandemi tak ada pertandingan malam lagi,” kata Alwi dengan nada tanya kepada awak media.
Kenapa pihak pengelola, kata Alwi, tidak meminta keringanan kepada pihak PLN, agar ada relaksasi selama pandemi, mungkin dari sisi abonemennya, sehingga tak terjadi pemborosan anggaran.
Politikus Partai Golkar, itu mengatakan, sebelum pandemi di tahun 2019 anggaran biaya pemeliharaan sekitar Rp 22 miliar, dan tahun 2020 memang adanya penurunan menjadi Rp14 miliar karena dampak pandemi, lalu tahun 2021 masih menyentuh diangka Rp13 miliar.
“Saya (Komisi 3) merasa ada yang ganjal. Apalagi ada pihak ketiga yang mereka tunjuk langsung. Bisa saja terjadi kong-kalikong. Seperti pemakaian listrik Stadion Batakan yang kurang lebih Rp 114 juta sebulan, padahal sudah lama tak ada pertandingan malam hari lagi,” beber Alwi.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti rendahnya kualitas tambal sulam jalanan yang dilakukan UPT Pemeliharaan jalan. Hanya berkisar tiga bulan, tambalan kembali terkelupas dan jalan kembali berlubang.
“Laporannya mereka menghabiskan sekitar 10 ton bahan penambal jalan. Tapi apa kita tahu itu benar, bisa saja itu laporan di atas kertas, tapi kenyataannya hanya 5 ton saja,” cetusnya.
Kelemahannya, kata Alwi, karena tidak adanya pengawasan dan konsultan dalam hal ini, sehingga pengerjaan tambal sulam jalan tidak berkualitas, padahal anggarannya mencapai 4 miliar rupiah.
“Nanti, kami akan melakukan sidak (inspeksi mendadak) dengan pihak-pihak terkait, biar semuanya menjadi lebih jelas,” imbuh Alwi.*
