Ringkasan Berita:
- Pemkab Kutai Barat proaktif mendatangi Kemensos untuk memperjuangkan pembangunan Sekolah Rakyat.
- Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan 2 atau kelompok masyarakat paling rentan.
- Tahap selanjutnya adalah survei lapangan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sambil Pemkab Kubar menyiapkan syarat teknis.
SENDAWAR — Kaltimku.id — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bergerak cepat untuk merealisasikan program Sekolah Rakyat di wilayahnya. Wakil Bupati Nanang Adriani memimpin langsung rombongan Pemkab untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta pada 22 Juli 2026 lalu.
Langkah “jemput bola” ini dilakukan untuk memastikan peluang pembangunan sekolah khusus tersebut bisa segera terwujud. Menurut Wabup, Sekolah Rakyat merupakan program yang dirancang pemerintah pusat untuk menampung anak-anak usia sekolah dari keluarga kategori desil 1 dan 2, atau kelompok masyarakat paling rentan.
“Program ini sangat baik. Kami mendapat penjelasan secara rinci, termasuk melihat contoh sekolah rakyat yang sudah berjalan. Kami semakin yakin bahwa pendidikan menjadi salah satu jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan,” ujar Nanang.
Dalam kunjungan yang didampingi Kepala Dinas Sosial Adolfus Edhardus Pontus dan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Apriani, Pemkab Kubar telah memaparkan kesiapan daerah, termasuk ketersediaan lahan dan akses menuju lokasi.
Hasil pertemuan tersebut dinilai sangat positif. Pihak Kemensos memberikan respons baik, dan tahapan selanjutnya adalah survei lapangan yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sambil menunggu survei, Pemkab Kubar akan fokus memenuhi seluruh persyaratan teknis.
Sejumlah syarat yang harus dipenuhi antara lain legalitas lahan yang bebas sengketa, dokumen lingkungan, serta dukungan dari pimpinan daerah.
“Sepulang dari Jakarta kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Bappedalitbang, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati,” jelas Wabup.
Saat ini, Kubar diproyeksikan masuk dalam pelaksanaan tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat. Jika semua syarat dapat dipenuhi dalam waktu dekat, pemerintah daerah optimistis program ini bisa dieksekusi pada 2026. Namun, jika masih ada yang perlu dilengkapi, Pemkab siap mengikuti jadwal di tahap berikutnya.
“Harapan kami, program ini bukan hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi langkah nyata mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegas Nanang.
Nanang memegang prinsip Kubar tidak ingin tertinggal sehingga pihaknya memilih menjemput bola agar kesempatan menghadirkan Sekolah Rakyat bisa segera terwujud bagi masyarakat. (ADV/Diskominfo Kubar)
