Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melaksanakan kunjungan studi implementasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memahami lebih dalam mengenai nilai ekonomi karbon. Kegiatan penting ini berlangsung di Ruang Rapat Tepian I, Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (5/5/2026).
Kunjungan ini berfokus pada pembelajaran langsung praktik dan pengalaman Kalimantan Timur dalam menerapkan kebijakan nilai ekonomi karbon, termasuk pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang dinilai memiliki potensi signifikan untuk masa depan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, mengungkapkan harapannya bahwa kunjungan ini akan memberikan banyak pembelajaran berharga yang dapat diadaptasi dan diterapkan di wilayahnya.
“Kami berharap kehadiran kami di sini dapat memperoleh banyak informasi terkait implementasi nilai ekonomi karbon yang telah sukses dilaksanakan di Kaltim. Potensi perikanan, kelautan, ekonomi biru, dan ekonomi hijau di daerah kami sangat besar. Kami juga mengajak jajaran pemerintah daerah untuk berpartisipasi, agar hasil kunjungan ini benar-benar dapat kami implementasikan di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Rapat studi banding ini dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Iwan Darmawan. Dalam presentasinya, Iwan memaparkan bahwa Kalimantan Timur memiliki rekam jejak panjang dalam menerima kunjungan studi dari berbagai daerah yang tertarik pada pengelolaan lingkungan dan ekonomi berkelanjutan.
Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan dana FCPF-CF (Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund) dikoordinasikan secara efisien melalui Project Management Unit (PMU), yang bertanggung jawab memastikan dana dikelola dengan efektif dan tepat sasaran.
“Pengalaman Kaltim menunjukkan bahwa ini sudah kesekian kalinya kami menerima kunjungan dari provinsi maupun kabupaten yang berkeinginan untuk belajar terkait implementasi ekonomi karbon,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Iwan memaparkan profil Kalimantan Timur secara komprehensif, mulai dari jumlah penduduk hingga potensi sumber daya alam yang melimpah. Ia menyebutkan bahwa penduduk Kaltim mencapai sekitar 4 juta jiwa dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, baik dari sektor kehutanan maupun sumber daya lain yang terkandung di dalamnya.
Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan ekonomi daerah, terutama ketergantungan pasokan bahan pokok dari luar wilayah.
“Sekitar 70 persen kebutuhan bahan pokok di Kaltim masih dipasok dari luar daerah, sehingga setiap pekan terjadi fluktuasi harga yang perlu menjadi perhatian serius,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Iwan menerangkan bahwa dalam mendukung proses pembangunan hijau, Kalimantan Timur telah menerima pendanaan sebesar 110 juta dolar AS dari Bank Dunia melalui skema FCPF. Dari jumlah tersebut, sekitar 20,9 juta dolar AS telah berhasil masuk ke kas daerah pada tahun 2023.
Hal yang menarik adalah sekitar 50 persen dari dana tersebut disalurkan langsung kepada masyarakat, desa, dan kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya konkret untuk mendorong pembangunan hijau yang lebih inklusif dan merata.
“Dana ini tidak seluruhnya masuk ke APBD provinsi maupun kabupaten/kota, karena tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembangunan hijau secara langsung di tingkat masyarakat,” pungkasnya.
Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang berharga antara kedua provinsi, sehingga implementasi nilai ekonomi karbon dapat semakin optimal dan memberikan manfaat luas bagi pembangunan berkelanjutan di masing-masing daerah.
