Pemerintah Kota Bontang melatih 120 kader Posyandu untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting. Workshop peningkatan kapasitas ini berlangsung pada 29–30 Juli 2026, menempatkan kader sebagai ujung tombak di tingkat kelurahan.
Kegiatan yang dibuka pada Rabu (29/7/2026) ini menjadi prioritas karena dari total 922 kader Posyandu di Bontang, 532 di antaranya tercatat belum pernah mengikuti pelatihan berstandar. Padahal, peran mereka sangat krusial sebagai penghubung antara keluarga dan tenaga kesehatan di puskesmas.
Kesalahan dalam mengukur, mencatat, atau membaca perubahan pertumbuhan anak di Posyandu dapat membuat masalah gizi terlambat diketahui.
Fokus pada Keterampilan Praktis
Materi utama dalam workshop ini adalah praktik pengukuran antropometri (berat badan, panjang/tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas) serta pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA).
Kader dilatih menggunakan alat dan teknik yang tepat. Misalnya, anak yang belum bisa berdiri harus diukur panjang badannya sambil berbaring. Kesalahan kecil seperti posisi tubuh yang tidak lurus atau alas kaki yang belum dilepas bisa membuat data tidak akurat.
Penting untuk dipahami, kader tidak bertugas mendiagnosis stunting. Peran mereka adalah mendeteksi perlambatan pertumbuhan melalui pengukuran rutin, mencatatnya di Buku KIA, memberi informasi awal pada keluarga, dan mengarahkan anak ke puskesmas jika ditemukan risiko.
Buku KIA sendiri berfungsi sebagai rekam jejak kesehatan anak. Dengan melihat catatan dari waktu ke waktu, kader dan tenaga kesehatan bisa memantau apakah kurva pertumbuhan anak tetap sesuai jalurnya atau mulai melambat.
Pencegahan Dimulai Sejak Kehamilan
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yaitu masa sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Di periode inilah kader berperan mendampingi keluarga terkait gizi, imunisasi, hingga kebersihan.
“Kemampuan berkomunikasi menjadi sama pentingnya dengan kemampuan melakukan pengukuran,” tulis Kementerian Kesehatan dalam panduan yang dikutip dari situs resminya. Kader diharapkan bisa menyampaikan edukasi tanpa membuat keluarga merasa disalahkan.
Kegiatan ini turut didukung oleh PT Pupuk Kalimantan Timur melalui program PEDAL GAS dengan total dana Rp750 juta. Anggaran tersebut dialokasikan untuk intervensi di 15 kelurahan (Rp450 juta), pelaksanaan Aksi Timbang Serentak (Rp108,7 juta), serta pendampingan kesehatan berkelanjutan.
Setelah pelatihan, keberhasilan 120 kader ini akan diukur dari ketepatan mereka saat menimbang dan mengukur anak, kelengkapan pencatatan di Buku KIA, serta kecepatan mereka menghubungkan keluarga dengan puskesmas saat risiko stunting ditemukan.
