BALIKPAPAN, Kaltimku.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan dengan tegas memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan murni, bersih dari segala bentuk intervensi maupun praktik titipan. Seluruh proses seleksi dilandasi prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas bagi seluruh calon peserta didik.
Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengungkapkan bahwa komitmen kuat untuk menghadirkan penerimaan murid yang jujur ini sudah ditegakkan jauh sebelum adanya arahan resmi. Bahkan, tekad ini sudah bulat sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat edaran terkait penyelenggaraan SPMB yang bersih.
Irfan menjelaskan, sebelum proses pendaftaran dimulai, dirinya sudah memohon dukungan langsung kepada Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, agar pelaksanaan tahun ini benar-benar bebas campur tangan pihak mana pun.
“Jujur saja, sebelum surat edaran KPK terbit, saya sudah minta izin dan dukungan kepada Pak Wali. Saya sampaikan ingin melaksanakan SPMB yang adil, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi sedikit pun. Tanpa ragu beliau langsung menjawab: ‘Gas, harus kamu laksanakan prinsip itu!’ Dan setelah surat edaran KPK keluar, beliau kembali menegaskan agar kami patuh dan jalankan seluruh aturan dengan benar,” ungkap Irfan, Kamis (16/7/2026).
Dukungan penuh dan kepercayaan yang diberikan kepala daerah menjadi modal utama bagi Disdikbud untuk menjalankan seluruh tahapan seleksi dengan tegas dan sesuai aturan.
Hasil pelaksanaan tahun ini menjadi bukti nyata bahwa sistem yang bersih sangat mungkin dijalankan. Irfan menegaskan, SPMB 2026 berhasil dibuktikan berjalan dengan prinsip nol titipan.
Lebih membanggakan lagi, dukungan penuh juga datang dari para wakil rakyat dan pimpinan daerah. Irfan mengapresiasi sikap DPRD serta seluruh unsur Forkopimda Balikpapan yang menjaga independensi proses ini dengan sangat baik.
“Satu hal yang membanggakan: tak satu pun anggota DPRD yang menelepon untuk menitipkan siswa. Tak satu pun dari unsur pimpinan daerah yang meminta intervensi. Semua mendukung agar proses ini berjalan jujur, adil, dan transparan,” tegasnya dengan bangga.
Lindungi Operator, Jaga Integritas
Pihaknya juga memastikan para operator di tingkat sekolah dilindungi dan tidak dibebani tekanan dari pihak luar selama proses berlangsung. Segala bentuk keberatan atau pengaduan masyarakat diarahkan langsung ke Disdikbud selaku penanggung jawab pusat.
Langkah penerimaan tanpa titipan ini dinilai sangat penting untuk menanamkan budaya integritas sejak dini bagi generasi muda. Irfan berharap standar tinggi ini dapat terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Kota Balikpapan.***
