Pasca Mundur, AGM Tetap Instruksikan Penanganan Covid Berjalan Seperti Biasa

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) meminta Inspektorat selidiki potensi hilangnya aset daerah.
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) meminta Inspektorat selidiki potensi hilangnya aset daerah.

Kaltkmku.id, PPU – Pasca menyatakan menarik diri dalam mengurus penanganan Covid-19, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur,  Abdul Gafur Mas’ud (AGM)  tetap menginstruksikan jajarannya khususnya yang menangani Covid, agar bekerja maksimal menangani wabah corona.

“Saya minta pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) dan penanganan Covid-19 tetap berjalan seperti biasa. Termasuk pelayanan jenis penyakit lainnya berdasarkan ketentuan yang ada,” kata AGM melalui instruksi tertulis yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah PPU, Muliadi, Kamis, 1 Juli 2021.

Bacaan Lainnya

Selain menginstruksikan SKPD terkait bekerja maksimal, pihaknya juga meminta koordinasi bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dalam penanganan pandemi corona juga berjalan normal.

Terkait adanya isu penutupan posko pemeriksaan Covid di Pelabuhan Kelotok Penajam, pasca mundurnya AGM, dibantah oleh Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19, Marjani. Menurutnya, penerapan PPKM Mikro dan keberadaan pos pengetatan di pintu keluar masuk pelabuhan tetap berjalan.

“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tetap berjalan seperti biasa. Pun keberadaan posko pemeriksaan di pelabuhan speedboat tetap ada. Semua kebijakan dalam meminimalisir angka penyebaran Covid mulai tingkat kelurahan/desa, berlaku seperti biasa,” ungkap Marjani, Kamis.

Aktivitas pemeriksaan pelaku perjalanan di pos pengetatan berjalan normal
Aktivitas pemeriksaan pelaku perjalanan di pos pengetatan berjalan normal

Pos pengetatan jalur keluar masuk wilayah PPU dibangun pada sejumlah titik. Selain di pelabuhan untuk mengcover penumpang kelotok dan speedboat, posko juga di dirikan di jalur penyebarangan kapal ferry dan pos pelabuhan eks Chevron.

“Semuanya masih berjalan seperti biasa dan dijaga oleh petugas relawan dan personel gabungan,” bebernya.

Keberadaan posko pengetatan, guna meminimalisir kasus penyebaran Covid-19. Hal itu sebagai salah satu upaya Pemkab PPU memutus mata rantai penyebaran wabah corona.

Seperti diberitakan sebelumnya, AGM menyatakan mengundurkan diri dalam penanganan Covid-19. Hal itu didasari kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah pada awal pandemi bisa berdampak terhadap permasalahan hukum. Padahal, pengadaan bilik disinfektan (chamber) dan sejumlah alat kesehatan untuk mencegah penularan Covid.

Akan tetapi, perbedaan harga saat awal pandemi dengan saat ini dipermasalahkan. Padahal, pemerintah daerah dituntut membuat kebijakan cepat. Hingga terjadi lonjakan harga signifikan.

“Soal pengadaan chamber dan alat kesehatan yang jadi masalah, kita dituntut untuk menyesuaikan harga dengan kondisi waktu awal pandemi. Bagaimana waktu itu, harga barang tidak sama dengan saat ini. Masker yang biasa 50 ribu satu box, saat itu harganya sampai 500 ribu bahkan jutaan,belum masalah perkapalan dan transportasi,” terangnya, Selasa (29/6/2021).*(adv)

Pos terkait