Yogyakarta, KALTIMKU.ID – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menyelenggarakan Upstream Oil & Gas Executive Meeting 2025 dengan tema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah.” Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri hulu migas guna mempercepat eksplorasi serta meningkatkan produksi migas nasional secara efektif dan berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung di Yogyakarta 29-30 Oktober 2025 ini dibuka oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudi Mas’ud, S.E., M.E.; Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum; Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris; serta Ketua Panitia, Elis Fauziyah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para Bupati, Wali Kota, dan pimpinan BUMD dari daerah penghasil migas di wilayah Kalsul.
Dalam sambutannya, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah yang menunjukkan komitmen dan dukungan kuat bagi upaya pencapaian target lifting migas nasional. “Sinergi pusat, daerah, dan pelaku industri menjadi kunci percepatan kegiatan eksplorasi dan produksi hulu migas,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas Nasional, Nanang Abdul Manaf, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan peningkatan produksi migas, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), serta percepatan reaktivasi ribuan sumur idle. “Indonesia menargetkan bauran EBT 23% pada 2025 dan Net Zero Emission di tahun 2060. Upaya peningkatan produksi migas tetap berjalan seiring komitmen transisi energi,” tegasnya.
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris, menjelaskan bahwa Upstream Executive Meeting menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemangku kepentingan pusat dan daerah. Forum ini menjadi wadah berbagi informasi terkait potensi cadangan, peluang investasi, serta problem solving berbagai kendala seperti perizinan, kepastian fiskal, aspek lingkungan, dan kesiapan SDM.
Azhari menekankan bahwa wilayah Kalsul saat ini mengelola 46 Wilayah Kerja (WK) migas dengan kontribusi 30% terhadap lifting gas dan 12% terhadap lifting minyak nasional. “Upaya peningkatan lifting, eksplorasi masif, optimalisasi lapangan, dan reaktivasi sumur idle terus dilakukan guna menjaga ketahanan energi nasional serta memberi manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, BUMD, ADPMET, serta praktisi energi yang memberikan pandangan menyeluruh mengenai arah kebijakan industri migas ke depan.
Azhari menutup kegiatan dengan menegaskan komitmen hulu migas dalam menciptakan nilai tambah bagi daerah. “Kami tidak hanya fokus pada pencapaian target lifting, tetapi juga memastikan multiplier effect industri migas dirasakan masyarakat. Terima kasih atas dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga operasi hulu migas dapat berjalan aman dan lancar,” tutupnya.***
