Pansus Aset DPRD Kota Balikpapan Pertanyakan Lambannya OPD Selesaikan Kepengurusan Sertifikat

Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Panitia khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) kembali melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kesbangpol, Diknas dan Sekretariat Daerah diruang rapat Paripurna DPRD, Selasa (28/9/2021).

Ketua Pansus Aset H Haris menjelaskan, dari program pendataan 150 aset ke badan pertanahan, baru sekitar 8 aset yang sudah bersertifikat. Hal itu yang menjadi pertanyaan, mengingat waktunya sisa tiga bulan lagi, apakah mampu menyelesaikan pengurusan 65-70 sertifikat yang tersisa.

Bacaan Lainnya

“Katanya kendala ada di tenaga tukang ukur yang di pertanahan,” ujar H Haris saat ditemui awak media usai RDP di gedung parlemen, Jl Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu, Kota Balikpapan.

Haris juga menyebutkan, di Dinas Pendidikan sendiri ada 65 sekolah baik SD maupun SMP, dan itupun ada yang tidak memiliki alas hak baik segel atau sertifikat. Namun pihaknya meminta aset yang memiliki sertifikat atau segel agar secepatnya diberikan buktinya.

“Jika dalam satu tahun hanya bisa jadi lima atau 10 sertifikat, sampai kapan 700 aset pemkot itu bisa selesai?” Katanya dengan nada tanya. Sehingga, pihaknya minta kepada BPKAD, mengingat Pansus ini ada tiga hal, pertama RDP meminta keterangan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan memperlihatkan bukti alas hak dalam bentuk fotocopy.

Berikutnya Pansus akan melakukan pembuktian keterangan yang diberikan, baik berupa segel atau sertifikat benar adanya atau tidak. “Karena itu, agar semua OPD berkata jujur, kalau itu benar ada atau tidak,” tukasnya.

Ketiga, pihak Pansus Aset akan meninjau ke lapangan, untuk membuktikan kalau segel ini lokasinya benar atau tidak. Setelah tiga hal itu dilakukan, tim Pansus akan keluarkan surat rekomendasi. Untuk itu OPD memberikan keterangan yang benar, kalau memang benar di antara OPD ini masih memegang sertifikat atau segel bukan di BPKAD.

“Jangan sampai ada di antara OPD atau BKPAD tidak ada megang, kali itu permasalahan yang kita akan repor di Pansus,” paparnya.

Untuk aset di Balikpapan, urai Haris, ada 800 namun baru sekitar 200 lebih yang bersertifikat. “Untuk yang proses ada sekitar 150 aset, tetapi yang baru keluar hanya 8 sertifikat. Hal itu yang dipertanyakan anggota Pansus lainnya, bagaimana dengan yang tiga bulan ini, sampai selanjutnya, apa bisa selesai,” tutup Haris, seraya berlalu.*

Wartawan: Ariel S

Pos terkait