Kekhawatiran akan intervensi politik praktis dalam proses Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman (Pilrek Unmul) memicu reaksi keras di Kalimantan Timur. Sebanyak 39 organisasi masyarakat, tokoh adat, akademisi, dan pemuda yang tergabung dalam Forum Gerakan Moral Pendidikan Kaltim mendeklarasikan penolakan tegas terhadap segala bentuk politisasi kampus.
Dalam konsolidasi yang digelar di Samarinda, forum ini menegaskan bahwa Unmul bukan hanya institusi akademik, melainkan simbol marwah dan benteng intelektual Kaltim yang harus dijaga independensinya. Kehadiran Rektor Unmul dalam pertemuan tersebut menjadi jembatan dialog untuk menyerap aspirasi dan keresahan masyarakat secara langsung.
Forum menilai dinamika Pilrek Unmul menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, di mana kepentingan non-akademik berpotensi menginfiltrasi ruang kampus. Situasi ini dinilai berbahaya karena dapat meruntuhkan prinsip-prinsip dasar yang menopang institusi pendidikan tinggi.
Ancaman utama dari politisasi kampus Unmul adalah terkikisnya sistem meritokrasi, yaitu proses pemilihan pimpinan berdasarkan prestasi, rekam jejak, dan kapasitas akademik, bukan berdasarkan dukungan politik. Ketika politik praktis masuk, objektivitas terancam dan kepercayaan publik terhadap independensi universitas bisa hancur.
Suara Keras dari Para Tokoh Kaltim
Sejumlah tokoh berpengaruh menyuarakan keprihatinan mereka secara terbuka, memperingatkan dampak negatif yang lebih luas jika politisasi dibiarkan terjadi.
- Syaharie Jaang (Ketua Forum Pembauran Kebangsaan): Menegaskan bahwa kampus adalah garis merah yang tidak boleh dilintasi oleh politik praktis. Ia bahkan menyatakan kesiapannya memimpin delegasi ke pemerintah pusat, termasuk menemui Presiden, jika independensi Unmul terancam.
- Vendy Meru (Ketua Umum LPADKT): Mengingatkan bahwa meskipun masyarakat tidak punya hak pilih, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kondusivitas sosial dan keberlanjutan prestasi yang telah diraih Unmul.
- Viktor Juan (Ketua DAD Kaltim): Menyoroti potensi risiko konflik horizontal di masyarakat. Baginya, isu ini bukan lagi sebatas urusan internal kampus, melainkan telah menjadi persoalan stabilitas sosial daerah.
- Prof. Adri Patton (Akademisi): Menekankan bahwa Pilrek seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan visi, bukan pertarungan dukungan politik. Menurutnya, akan menjadi sebuah kemunduran jika rekam jejak dan prestasi konkret dikalahkan oleh infiltrasi kepentingan luar.
Deklarasi Sikap dan Lima Tuntutan untuk Presiden
Sebagai langkah konkret, forum merumuskan dan menandatangani surat pernyataan sikap bersama. Dokumen ini direncanakan akan dikirim langsung kepada Presiden RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pernyataan tersebut merangkum lima poin tuntutan utama:
- Menolak segala bentuk politisasi kampus Unmul dan institusi pendidikan tinggi lainnya.
- Menjaga kampus agar tetap steril dari tarikan kepentingan politik praktis.
- Mengingatkan semua pihak akan potensi instabilitas sosial sebagai dampak politisasi.
- Mendesak agar proses Pilrek Unmul berjalan objektif berdasarkan kapasitas dan integritas akademik.
- Mempertahankan Unmul sebagai benteng ilmu pengetahuan, bukan sebagai alat kekuasaan.
Gerakan moral ini menegaskan bahwa pertaruhannya sangat besar, melampaui sekadar pemilihan rektor. Ini adalah tentang menjaga marwah pendidikan, masa depan generasi muda, dan keutuhan sosial masyarakat Kalimantan Timur.
