Ali Munsjir: Sistem UU Omnibus Law, Banyak Kemudahan di Pusat, tapi Daerah Berdampak

Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Rapat Gabungan DPRD Lantai II, Jln Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kamis (2/9/2021).

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Ali Munsjir Halim mengatakan, rapat penanganan perizinan berkaitan dengan pengendalian banjir, jadi perizinan-perizinan yang keluar itu ternyata tidak bisa ditindaklanjuti tentang pengawasan terhadap dampak lingkungan yang menjadikan banjir di Kota Balikpapan.

Bacaan Lainnya

Juga, kata Ali Munsjir, perlu keterlibatan semua OPD untuk mengawasi lingkungan dampak perizinan yang menjadi penyebab terjadinya bencana banjir. “Kita minta semua OPD secara bersama menangani banjir menurut bidang masing-masing dengan tetap bekerja bersama. Dan itulah yang kita persoalkan,” terangnya.

Hal itu disampaikannya usai RDP bersama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan (DPPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).

Nanti, lanjut politikus Partai Demokrat Kota Balikpapan, selain akan diadakan sidak atau inspeksi mendadak, juga akan ditindaklanjuti dengan melakukan rapat kerja untuk membahas langkah-langkah guna memperhatikan aspek lingkungan.

“Kita harus menyesuaikan kembali, maka OPD itu harus bersatu, dan kita tahu dengan sistem Undang-Undang (UU) Omnibuslaw itu ternyata banyak kemudahan di pusat, tapi daerah berdampak,” urai Ali Munsjir.

Dengan melakukan beberapa penyesuaian, ungkapnya, berharap perizinan lebih terpantau dengan tidak menghambat investasi di daerah. “Iya, kami berharap perizinan tidak jadi penghambat,” pungkasnya.*

Wartawan: Ariel S

Pos terkait