Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Sejumlah program prioritas wali kota terpilih Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi III DPRD Kota Balikpapan bersama mitra kerjanya, yakni Bappeda Litbang (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan), Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).
Ketua DPRD Kota Balikpapan memimpin langsung jalannya RDP yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Jln Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kamis (20/5/2021). RDP digelar, sebut Abdulloh, guna mengkaji persiapan dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2024 wali kota terpilih, H Rahmad Mas’ud yang akan segera dilantik dalam waktu dekat.
Program-program prioritas Rahmad Mas’ud saat berkampanye lalu, antara lain menggratiskan pakaian seragam bagi murid SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Menggratiskan iuran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu untuk kategori kelas III, mengatasi masalah banjir, membangun Rumah Sakit (RS) di kawasan Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur.
Abdulloh menekankan, hendaknya permasalahan banjir yang senantiasa menjadi momok bagi masyarakat Kota Balikpapan setiap musim penghujan, bisa segera dilaksanakan. Seperti, menuntaskan DAS (Daerah Aliran Sungai) Ampal yang aliran airnya mengarah ke Kampung Damai dan berakhir di muara laut.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengungkapkan penyebab banjir di kota ini memang ada beberapa sebab, seperti drainase yang kapasitasnya tak mampu menampung luapan air saat hujan, karena tak sesuai dengan master plan.
Lantas untuk menuntaskan permasalahan banjir di Kota “Beriman” (Bersih Indah Aman dan Nyaman) membutuhkan dana sekitar 2,5 triliun rupiah untuk 4 DAS yang merupakan prioritas. “Sedangkan untuk saluran prioritas dibutuhkan 628,8 miliar,” beber Agus Budi Prasetyo yang didampingi Kadis DPU Andi Yusrie Ramli, Kepala BPKAD Madram Muchyar dan lainnya.
Namun Abdulloh yang didampingi Ketua Komisi III Alwi Al Qadri, anggota Komisi III Taufik Qul Rahman, Syarifuddin Oddang dan lainnya meminta untuk segera menuntaskan DAS Ampal yang anggarannya sekitar 378 miliar. “Tuntaskan dulu DAS Ampal,” tegas politikus Partai Golkar.*
