Parlindungan: Pemerintah Harus Prioritaskan Anggota TNI/Polri Daerah untuk Wilayah IKN

Kaltimku.id, BALIKPAPAN — Tahun ini (2022) derap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) akan dimulai.
Pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan  pada 15 Februari 2022,  memberikan gambaran  bentuk dan tahapan pemindahan IKN,  meliputi lima tahapan yang dimulai tahun 2022 hingga selesai 2045.

Tahun 2023  rencananya akan dilakukan pemindahan anggota TNI/Polri terlebih dahulu sebagai tahapan untuk mendukung pemindahan IKN Nusantara ke wilayah Kabupaten PPU.

Bacaan Lainnya
Parlindungan Sihotang, anggota DPRD Kota Balikpapan

“Pemerintah harus lebih memprioritaskan anggota TNI/Polri yang ada di daerah untuk ditempatkan di wilayah ibu kota negara yang baru,” ucap Parlindungan Sihotang, menanggapi hal tersebut, Jumat (4/3/2022) kepada pers.

Kenapa harus anggota TNI/Polri yang ada di daerah? “Karena anggota TNI/Polri yang ada di daerah akan lebih mengenal kondisi yang ada dibandingkan aparat yang dikirim dari luar daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, dalam rencana pemindahan IKN ini ke wilayah Kaltim, semua perlu terlibat. Bukan hanya sekadar pada kesempatan pengusaha lokal untuk bisa terlibat, bukan hanya putra daerah untuk bisa melamar kerja di situ.

“Tapi ada hal lain yang selama ini luput untuk dibicarakan, yakni putra-putra daerah yang ada di kepolisian ataupun di TNI sekolah ke jenjang perwira sehingga kita ada kesempatan untuk bisa ditempatkan di wilayah ibukota negara,” katanya lagi.

Ketika diberikan kesempatan untuk menjalani pendidikan, sebut Parlin, sapaan karibnya, para putra-putri daerah yang ada di TNI/Polri  diharapkan bisa dimasukkan dalam jajaran orang-orang yang membuat kebijakan di wilayah IKN.

Dirinya juga menyebut contoh putra-putra daerah di Papua, di mana mereka  banyak diberikan kemudahan agar bisa diseleksi dalam peningkatan karir di angkatan baik di TNI maupun di kepolisian.

“Hal ini perlu kita suarakan bersama, agar bisa didengar oleh bapak Kapolri atau bapak Panglima sehingga ada perhatian terkait putra-putra daerah Kaltim,” pungkas politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.*

Pos terkait