Syukri Wahid: Unit Bisnis Perumda Manuntung Sukses tak Berikan Kontribusi Maksimal

Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Unit bisnis yang dikelola oleh Perumda Manuntung Sukses hingga BUMD, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), tak memberikan kontribusi yang maksimal bagi pendapatan daerah, seperti yang dibeberkan anggota Pansus (Panitia Khusus) Perumda DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid, Selasa (6/7/2021).

Hingga kini, kata Syukri, sudah mencapai Rp 40 miliar penyertaan modal yang diberikan dari APBD Kota, dari target Rp 50 miliar. Namun hanya sekitar Rp 17 juta kontribusi untuk pendapatan daerah.

Bacaan Lainnya

Sedangkan untuk unit bisnis jaringan gas (jargas) masih tetap jalan, ada 17 ribu sambungan rumah tangga, dan Perumda mengambil keuntungan dari setiap tagihan setiap bulan oleh operator.

“Sebanyak 17 ribu sambungan jargas itu, Perumda mengambil marginnya itu dari operator setiap bulan yang menagih, tapi itu kan yang dari usaha negara, untuk ambil kontribusinya,” ujar politikus PKS Kota Balikpapan itu.

Selain itu, unit property juga Perumda bilang masih jalan. “Tapi kan kita lihat dari bisnis plannya meleset semua. Namun yang menjadi sorotannya adalah pengelolaan enam unit bus oleh Perumda. Sementara asetnya juga belum diserahkan, bahkan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 1,6 miliar.”

“Unit transportasi itu sangat ironis, enam bus itu belum diserahkan asetnya, tapi Perumda disuruh urus. Kalau saya pasti nolak, ngapain diurus bukan aset saya,” ujar Syukri, dengan menambahkan, bus yang dikelola juga seperti sudah rongsokan dan tak layak. Sehingga dia menyarankan, untuk dijual dan tidak lagi mengerjakan bisnis tersebut.

Apalagi, untuk mengurus bus-bus itu harus keluar anggaran 1,6 miliar untuk satu tahun. “Bagaimana mau untung untuk mobil (bus) sudah rongsokan itu. Bagi saya lebih baik itu asetnya diserahkan, jual saja, gak usah diurus,” imbuhnya.

Syukri Wahid menegaskan, pansus akan menyerahkan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti. Dirinya membeberkan, sejumlah rekomendasi yang akan diberikan di antaranya merekstrukturisasi Dewan Pengawas dan mencopot direksi, dan juga audit keuangan dan kinerja Perumda.

“Rekomendasi akan kami (pansus) serahkan kepada kepala daerah, dalam hal ini Pak Wali Kota,” tegas dia.*

Wartawan: Ariel S

Pos terkait