Tak Ada Bisnis yang Menghasilkan, Pansus Perumda Manuntung Sampaikan Tujuh Rekomendasi

Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Rapat Paripurna melalui zoom meeting digelar DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, dengan agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Perumda Manuntung, berlangsung di ruang Rapat Gabungan Fraksi, Rabu (28/7/2021).

Ada tujuh rekomendasi, kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, yang disampaikan Pansus Perumda, salah satunya yang urgent atau vital adalah meminta pemerintah kota (Pemkot) untuk melaksanakan audit internal, yang selanjutnya dilaporkan pada pemkot.

Bacaan Lainnya

“Ini dilakukan, karena melihat perkembangan Pansus Perumda Manuntung yang hanya jalan di tempat,” ujar Budiono kepada sejumlah awak media, usai rapat.

Budiono, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan

“Jalan di tempat, ini artinya tidak ada bisnis yang menghasilkan, maka itu Pansus Perumda melakukan rekomendasi. Selain itu, DPRD juga melakukan pembentukan Pansus untuk RPJMD kepala daerah baru tahun 2021-2026,” tutur Budiono. “Kami beri kesempatan pansus RPJMD, karena salah satunya pembahasan KUA PPAS mengacu pada RPJMD kepala daerah baru.”

Budiono juga mengungkapkan, untuk Ketua Pansus RPJMD belum ditentukan karena ini baru rapat pertama yang mana setiap fraksi mengusulkan nama-namanya, setelah ditetapkan barulah pembentukan pemilihan Ketua Pansus RPJMD.

Sedangkan terkait dengan penyampaian rekomendasi, Ketua Pansus Perumda Manuntung Aminuddin menambahkan, bahwa ada tujuh rekomendasi yang disampaikan Pansus Perumda. Pertama, melakukan audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota Balikpapan baik audit kinerja maupun audit keuangan dan hasil auditnya ditembuskan ke DPRD Kota Balikpapan.

Kedua mengevaluasi dan merestorasi semua dewan pengawas sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2014 tentang Perda Manuntung Sukses. Ketiga, meminta kepada BPKAD untuk mencatat semua aset pemerintah daerah dari Perumda Manuntung Sukses, baik yang sudah diaudit maupun yang belum di audit untuk dijadikan aset penyertaan modal Perumda Manuntung.

Keempat, meminta kepada direksi untuk segera menyelesaikan permasalahan properti maupun tanah yang sudah dibayar atau yang sudah dibeli oleh konsumen yang berada di Bukit Damai Lestari 1 Komplek PGRI dan Bukit Damai Lestari 2 di Komplek Perusda.

Selanjutnya yang kelima, mengevaluasi dan mengganti seluruh direksi Perumda Manuntung, karena dianggap tidak mampu menjalankan kegiatan bisnis yang ada di Perumda. Keenam, apabila dikemudian hari hasil audit ditemukan adanya pelanggaran wewenang maupun potensi merugikan keuangan daerah, maka minta wali kota untuk diberikan sanksi.

Ketujuh, melakukan aksi hasil rekomendasi itu untuk dilaporkan kepada DPRD Balikpapan dalam bentuk pengawasan anggota dewan. Itu dilakukan agar Perusda yang ada di Balikpapan bisa jauh lebih ke depannya.

“Sedangkan untuk sanksinya itu ada pada wali kota. Iya, jadi wali kota yang tahu,” pungkas Aminuddin.*

Wartawan: Ariel S

Pos terkait