Kaltimku.id, PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur bakal berupaya mendapatkan sumber pendanaan ke pusat dengan melakukan lobi ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur penunjang Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten PPU, Ahmad Usman mengatakan pembangunan infrastruktur di wilayah PPU masih terkendala anggaran hingga saat ini. Kondisi keuangan belum memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan peningkatan infrastruktur melalui anggaran APBD, khususnya pembangunan gedung baru RSUD.
“APBD kita di tahun 2022 itu ada batasanya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan dana di luar dari APBD murni. Akan kita lakukan lobi ke tingkat provinsi atau pusat,” ujar Usman, Senin (6/12/2021).
Gedung baru RSUD Ratu Aji Putri Botung setinggi empat lantai, rencananya dibangun tahun 2021 ini. Biaya pembangunan gedung baru diperkirakan mencapai Rp 192 miliar dengan skema pembiayaan multiyears atau tahun jamak. Akibat keterbatasan anggaran, pembangunan gedung baru rumah sakit belum terealisasi.
Dijelaskan Usman, kebutuhan pembangunan gedung baru rumah sakit sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terlebih, PPU menjadi bagi dari IKN, yang secara otomatis meningkatkan kebutuhann fasilitas kesehatan.
“Posisi kita ini strategis ya, selain ada jalur trans Kalimantan, perpindahan penduduk mengikuti perkembangan pembangunan IKN di Sepaku. Ada ribuan pekerja disana yang sewaktu-waktu butuh pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Menurut Usman, pembangunan infrastruktur tidak harus selalu diprioritaskan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) atau di wilayah Sepaku. Namun, juga perlu di wilayah penyangga.
Upaya ekstra yang bakal dilakukan dengan membuka jalur lobi ke Bappenas. Agar peningkatan sarana penunjang kesehatan melalui pembangunan gedung RSUD, menjadi bagian dari prioritas oleh pemerintah pusat.
“Bappenas pun harus membuka mata karena kebutuhan pembangunan tak hanya di IKN, tetapi juga harus di daerah penyangga apalagi ini soal kesehatan,” imbuhnya.*
Editor: Hary T BS
