Diduga Belum Lengkapi Izin, Proyek RDMP Pertamina Disidak

Sejumlah anggota DPRD dan Perwakilan Pemkab PPU lakukan sidak ke kantor CPP-HK, Selasa (21/09).
Sejumlah anggota DPRD dan Perwakilan Pemkab PPU lakukan sidak ke kantor CPP-HK, Selasa (21/09).

Kaltimku.id, PPU – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke kantor operasional PT CPP-HK, Desa Girimukti Kecamatan Penajam, Selasa (21/9/2021). Kedatangan tujuh anggota dewan beserta unsur pemerintah daerah, guna memastikan operasional perusahaan yang mengerjakan proyek PT Pertamina tersebut, tidak menyalahi aturan.

China Petroleum Pipeline atau CPP dan Perusahaan BUMN PT. Hutama Karya menjadi kontraktor pengerjaan Refinery Development Master Plant (RDMP) atau pengembangan kilang milik PT Pertamina.

Bacaan Lainnya

Ketua rombongan, Raup Muin mengatakan setiap pengerjaan proyek di wilayah PPU, harus berdasarkan regulasi, termasuk proyek berskala nasional. Salah satunya adalah dengan memberikan kontribusi bagi daerah, seperti penggunaan tenaga lokal sebanyak 80 persen dari total pekerja.

“Jadi kontribusi yang seharusnya diberikan kepada daerah, adalah memberikan porsi bagi pekerja lokal setidaknya 80 persen, baik itu skill maupun non skill,” ujar Raup.

Regulasi tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan Perbup PPU Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Pasalnya, pada pembangunan proyek Engineering Procurement Construction (EPC) Lawe-Lawe Facilities RDMP RU V Balikpapan tersebut, Perusahaan CPP, diduga banyak membawa pekerja dari China.

Selain realisasi tenaga kerja, rombongan DPRD yang didampingi pejabat dari Dinas Perhubungan, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Satpol-PP mempertanyakan kelengkapan administrasi perizinan.

“Kami juga pertanyakan IMB-nya (Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Amdal, UKL/UPL sampai izin stock file pipa-pipa yang terlihat di jalan negara,” jelasnya.

Aktivitas penggantian pipa, menurut Raup juga berdampak terhadap lingkungan hingga mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Di samping itu, penggunaan jalan umum sebagai akses dari pengerjaan proyek pengembangan kilang Pertamina, harus mendapat izin dari dinas terkat.

“Kita akan lakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan pihak-pihak terkait. Sehingga kita tahu masalah perizinan dan kontribusi mereka bagi daerah seperti apa,” pungkasnya.*

Editor: Hary T BS

Pos terkait