Mulai 6 Mei Keluar Masuk PPU Wajib Rapid Antigen

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten PPU, Sodikin mengatakan keluar masuk PPU wajib antigen.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten PPU, Sodikin mengatakan keluar masuk PPU wajib antigen.

Kaktimku.id, PPUMulai Kamis, 6 Mei 2021 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) bakal mewajibkan syarat rapid antigen bagi masyarakat masuk maupun keluar wilayah PPU.

Aturan tersebut berlaku saat larangan mudik pada 6-17 Mei 2021, baik bagi ASN maupun masyarakat guna mencegah penyebaran virus corona.

Larangan mudik di periode itu berlaku secara nasional. Bahkan, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor secara resmi melarang mudik antar kabupaten/kota atau mudik lokal.

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten PPU, Sodikin mengatakan ada dua fase pada pelarangan mudik tahun ini. Pertama pengetatan mobilitas masyarakat berlaku pada 22 April hingga 5 Mei. Fase kedua mulai 6-17 Mei larangan mudik.

“Sesuai arahan Presiden dan Gubernur Kaltim, bahwa larangan mudik untuk menekan angka penyebaran Covid-19,” kata Sodikin, Selasa (4/5/2021).

Meski mudik dilarang, namun ada tiga kriteria masyarakat yang masih diperbolehkan melakukan perjalanan termasuk mudik. Pertama berkaitan dengan tugas/pekerjaan, kunjungan duka dan kunjungan keluarga sakit. Kendati demikian, syarat melakukan perjalanan bagi masyarakat diperketat.

“Berkaitan dengan pekerjaan itu pun ada beberapa syarat, harus memiliki surat tugas/dinas bagi ASN, kedua harus dilengkapi dengan negatif hasil rapid antigen, swab ataupun genose. Terkait syarat mudik atau perjalanan selama periode larangan itu,” terangnya.

Kebijakan mewajibkan negatif hasil rapid antigen berlaku bagi yang masuk maupun keluar wilayah PPU. Upaya menerapkan kebijakan tersebut dilakukan dengan pengetatan di sejumlah akses masuk, seperti pelabuhan ferry, speed boat dan kapal kelotok. Pengetatan di pintu-pintu masuk bersinergi dengan aparat dari TNI/Polri.

“Ada 11 titik yang akan diperketat, salah satunya pelabuhan dan wilayah perbatasan, seperti Sepaku dan Babulu. Dengan kebijakan ini kita harapkan masyarakat mematuhi dan tidak melakukan perjalanan selama larangan itu berlaku,” pungkas Sodikin.*

Editor: Herry T BS

Pos terkait