PPU Dukung Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP

Wakil Bupati PPU, Hamdam dan Pelaksana Tugas Sekda PPU, Muliadi saat mengikuti rapat koordinasi pengawasan keuangan dan pembangunan, di Gedung Lamin Etam Provinsi Kaltim, Rabu (31/03).
Wakil Bupati PPU, Hamdam dan Pelaksana Tugas Sekda PPU, Muliadi saat mengikuti rapat koordinasi pengawasan keuangan dan pembangunan, di Gedung Lamin Etam Provinsi Kaltim, Rabu (31/03).

Kaltimku.id, PPUPemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung program Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melaksanakan pengawasan di bidang keuangan daerah dan pembangunan nasional di wilayah Provinsi Kaltim.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati PPU, Hamdam usai mengikuti kegiatan rapat koordinasi terkait Pengawasan Intern Keuangan dan pembangunan Provinsi Kaltim Tahun 2021, di Gedung Lamin Etam Provinsi Kaltim, Rabu (31/3/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Hamdam, kegiatan Ini adalah salah satu langkah positif yang dilakukan oleh BPKP Kaltim dalam rangka memberikan pemahaman sekaligus bimbingan terkait tindakan pelanggaran korupsi. Dirinya berharap, langkah yang dilakukan BPKP berdampak posited bagi daerah, termasuk Kabupaten PPU.

“Ya harapannya apa yang menjadi program kebijakan BPKP dalam melakukan pengawasan dan pembangunan di Kaltim berdampak positif bagi kita,” ujarnya.

Selain Wakil Bupati, kegiatan tersebut juga dihadiri pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah  PPU, Muliadi. Ia berharap adanya peningkatan fungsi pengawasan dari BPKP. Terlebih, banyak hal di daerah yang perlu mendapat pengawasan oleh BPKP.

Namun ia menilai, bahwa fungsi operasi tangkap tangan (OTT) di daerah dapat mengganggu konsentrasi kerja pejabat daerah. Sehingga dapat berakibat terhadap adanya ketakutan pejabat dalam mengambil keputusan.

“Saya berharap fungsi pengawasan oleh BPKP betul betul bisa optimal sekaligus pembinaan ke dalam. Hingga akhirnya mampu menciptakan kesadaran bagi pejabat daerah tanpa harus takut OTT,” terang Muliadi.

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan seluruh daerah di Kaltim ini juga mendapat apresiasi oleh Gubernur Isran Noor kepada BPKP provinsi. Upaya pengawasan pembangunan sekaligus tindak pidana pencegahan korupsi oleh BPKP dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dinilai sebagai langkah baik bagi pejabat daerah agar tidak melakukan pelanggaran.*(adv)

Editor : Herry T BS

Pos terkait