Ringkasan Berita:
- Warga dan nelayan di Kecamatan Penyinggahan membeli Pertalite eceran seharga Rp16.000 per liter, jauh di atas harga resmi.
- Harga BBM mahal karena tidak ada SPBU atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di wilayah tersebut.
- Bupati Kutai Barat berjanji akan berkoordinasi untuk mencari solusi agar nelayan bisa mendapatkan akses BBM bersubsidi.
SENDAWAR— Kaltimku.id — Nelayan dan warga di Kecamatan Penyinggahan, Kutai Barat (Kubar), terpaksa membeli bensin jenis Pertalite dengan harga Rp16.000 per liter. Harga ini jauh lebih mahal dari tarif resmi Rp10.000 karena di kecamatan tersebut belum ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).
Camat Penyinggahan, Edy Murhamdi, mengungkapkan bahwa persoalan ini menjadi keluhan utama masyarakat sejak ia menjabat sekitar dua bulan lalu. Selama ini, warga bergantung pada pasokan BBM dari kecamatan lain seperti Muara Pahu hingga Kota Bangun di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Karena di Penyinggahan belum memiliki SPBU maupun APMS, masyarakat harus membeli BBM dari luar daerah. Akibatnya, harga Pertalite di tingkat eceran mencapai sekitar Rp16 ribu per liter,” ujar Edy.
Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat, terutama para nelayan yang setiap hari membutuhkan bahan bakar untuk perahunya saat mencari ikan di Sungai Mahakam.
“Kami berharap nelayan bisa menikmati Pertalite bersubsidi dengan harga sekitar Rp10 ribu per liter melalui SPBU atau APMS,” tambahnya.
Keluhan serupa datang dari seorang nelayan bernama Saripudin. Ia mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite bersubsidi, dan jika tersedia pun harganya sangat tinggi.
“Selisihnya mencapai Rp6 ribu per liter. Kami membeli sekitar Rp16 ribu, sedangkan di SPBU hanya Rp10 ribu per liter,” katanya.
Menanggapi aspirasi warganya, Bupati Kubar Frederick Edwin memastikan pemerintah daerah akan mencari solusi. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar distribusi BBM bersubsidi bisa menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani.
“Terkait pendistribusian BBM di wilayah Kubar, tentu akan kami upayakan penanganannya melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar masyarakat, khususnya nelayan, mendapatkan akses BBM bersubsidi dengan lebih mudah,” tegas Frederick. (ADV/Diskominfo Kubar)
